BERITA-JABAR.COM— Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung (Unisba) berkolaborasi dengan ISEI Bandung menggelar Dialog Fiskal Daerah bertema “Menjaga Stabilitas, Mendorong Pertumbuhan” di Auditorium Gedung Dekanat Unisba, Kamis (20/11). Acara diawali dengan sambutan Dekan FEB Unisba, Prof. Dr. Nunung Nurhayati, S.E., M.Si., Ak., CA., CTT., yang menegaskan bahwa akademisi memiliki peran strategis dalam merumuskan gagasan dan rekomendasi kebijakan fiskal daerah yang lebih kuat.
Sambutan berikutnya disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Belmawa Unisba, Dr. Asnita Frida B.R. Sebayang, S.E., M.Si., yang menekankan pentingnya kampus dalam membangun budaya pengelolaan anggaran yang berkualitas dan meningkatkan literasi fiskal masyarakat.
Diskusi dipandu oleh Guru Besar FEB Unisba, Prof. Dr. Atih Rohaeti Dariah, yang memimpin jalannya forum secara menyeluruh. Pada momen yang sama, dilakukan pula penandatanganan Implementation Agreement (IA) antara ISEI Bandung dan FEB Unisba sebagai bentuk komitmen memperkuat riset dan pengembangan kebijakan fiskal melalui kerja sama berkelanjutan.
Empat narasumber hadir membawakan materi dari perspektif masing-masing lembaga. Dedi Mulyadi, Kepala Bappeda Jawa Barat, memaparkan Postur APBD Jabar 2025 dan RAPBD 2026, sambil menyoroti pentingnya efisiensi belanja untuk memperkuat sektor-sektor penggerak ekonomi seperti industri pengolahan, konsumsi rumah tangga, logistik, dan ketahanan pangan.
Dari DJPb Jabar, Maria Imaculata Sri Nuryati menjelaskan mekanisme hubungan fiskal pusat–daerah melalui TKDD, serta mendorong daerah untuk memperbaiki manajemen pendapatan dan mempercepat belanja prioritas.
Sementara dari sektor keuangan, Yuzirwan (OJK Jabar) menguraikan perkembangan inklusi keuangan dan pemberdayaan UMKM, termasuk kontribusi koperasi desa dan lembaga keuangan mikro bagi ekonomi lokal. Adapun Kiptiah Riyanti dari Bank Indonesia Jabar menekankan percepatan digitalisasi melalui TP2DD serta elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, yang dinilai mampu meningkatkan transparansi, kepatuhan pajak, dan optimalisasi pendapatan daerah.
Sesi tanya jawab berlangsung sangat interaktif. Zahra, mahasiswa Universitas Pasundan, mengajukan pertanyaan mengenai strategi agar belanja daerah benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam memperkuat sektor industri pengolahan, konsumsi masyarakat, logistik, koperasi “Merah Putih”, dan ketahanan pangan. Ia juga menyoroti inovasi peningkatan kepatuhan pajak serta langkah optimalisasi pendapatan daerah.
Menanggapi hal tersebut, para narasumber dari DJPb, BI, dan Bappeda menegaskan bahwa belanja daerah harus diarahkan pada sektor produktif dengan dampak pengganda tinggi, seperti industri pengolahan dan distribusi pangan. Mereka juga menekankan bahwa digitalisasi keuangan daerah dan penguatan sistem pengawasan pajak merupakan langkah vital untuk menekan potensi kebocoran, meningkatkan pendapatan, serta memastikan eksekusi belanja berjalan tepat waktu.
Dialog ini menegaskan komitmen Unisba dan ISEI Bandung dalam memperkuat sinergi antara akademisi, pemerintah daerah, dan regulator. Optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, inovasi digital, serta penyempurnaan program strategis menjadi fondasi penting agar APBD mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang inklusif dan berkelanjutan. (gifa/png)