BERITA-JABAR..COM – Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Republik Namibia, Y.M. Mirza Nurhidayat, secara resmi menyerahkan Surat Kepercayaan (Credential Letter) sekaligus Surat Penarikan (Letter of Recall) dari pendahulunya, Dubes Wisnu Edi Pratignyo, kepada Presiden Republik Namibia, Y.M. Netumbo-Nandi Ndaitwah. Prosesi ini berlangsung di Istana Presiden Namibia, Windhoek, pada Rabu, 13 Agustus 2025 pukul 09.00 waktu setempat.
Dalam seremoni tersebut, Presiden Namibia hadir bersama Acting Menteri Hubungan dan Perdagangan Internasional, Hon. Emma Kantema, yang juga menjabat Menteri Kesetaraan Gender dan Kesejahteraan Anak, serta sejumlah pejabat tinggi pemerintahan. Sementara itu, Dubes Mirza didampingi oleh sang istri, Ny. Maya Mirza, dan PF Politik Protokol dan Konsuler, Mandala S. Purba.
Presiden Netumbo-Nandi Ndaitwah memberikan sambutan hangat, menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra strategis bagi Namibia.
“Kami siap memperluas kerja sama yang saling menguntungkan, terutama di sektor-sektor yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat kedua negara,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Dubes Mirza menyampaikan komitmennya untuk membawa hubungan kedua negara ke level yang lebih tinggi.
“Saya bertekad memperkuat kerja sama di bidang perdagangan, investasi, pertanian, energi terbarukan, dan pariwisata demi manfaat bersama masyarakat Indonesia dan Namibia,” tutur Dubes Mirza.
Tidak hanya itu, Dubes Mirza juga menyoroti peluang sinergi di sektor energi, infrastruktur, kesehatan, perikanan, dan keamanan. Ia menegaskan kesiapan Indonesia untuk memberikan hibah kemanusiaan dalam membantu penanggulangan dampak kekeringan di Namibia, sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas.
Dalam kesempatan tersebut, Dubes Mirza mengenang kunjungan kenegaraan mendiang Presiden Hage Geingob ke Indonesia pada 2018, serta kehadiran Presiden Netumbo-Nandi Ndaitwah di Bali Democracy Forum 2019, yang menjadi tonggak penting hubungan kedua negara.
Kedua belah pihak pun sepakat memanfaatkan momentum positif ini dengan mempercepat finalisasi sejumlah Nota Kesepahaman (MoU) di bidang konsultasi politik, pertanian, perikanan, energi, serta pembentukan Komisi Bersama Kerja Sama Bilateral.(Sumber: Kedutaan Besar Republik Indonesia Windhoek)