BERITA-JABAR.COM (22/07/2021): Hadirnya sejumlah fitur dalam program aplikasi Pusat Koordinasi dan Informasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar) yang bertujuan untuk menyajikan data dan informasi terkait penyebaran dan pencegahan covid-19 dinilai belum sepenuhnya dapat dipahami masyarakat, khususnya di daerah pedesaan.
Berbeda dengan masyarakat di perkotaan, terbatasnya akses informasi dan sarana pendukung menjadi salah satu penyebab, program Pikobar tidak dapat dijangkau masyarakat di pedesaan. Oleh karena permasalahan mengenai pemerataan sosialisasi program Pikobar harus menjadi perhatian serius Pemprov Jabar.
Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiarto saat dihubungi, Rabu (22/7/2021).
Selain itu permasalahan mengenai akurasi data pada aplikasi tersebut harus menjadi perhatian, dari jumlah angka sebaran kasus aktif, pasien sembuh, pasen meninggal, dan data lainnya.
“Pemprov harus berpikir ulang mengenai program Pikobar, evaluasi mengenai ketepatan update penyebaran angka pasen, berapa angka sebenarnya,” ucap Bambang.
“Evaluasi besar harus dilakukan seperi pada angka kematian harus dievaluasi akurasinya, pasen terpapar dan sembuh. Beberapa waktu ke belakang, angka kematian ini naik hampir tiap hari. Malah ada yang meninggal di tiap desa,” imbuhnya.
Lebih lanjut pihaknya pun menyoroti terkait kapasitas rumah sakit dalam menampung pasien, baik yang terpapar covid-19 maupun pasien noncovid. Bambang menekankan bahwa penanganan pasien jangan hanya terfokus pada penanganan pasen terpapar covid-19, padahal pasen noncovid pun harus mendapatkan penanganan.
“Kesiapan rumah sakit dalam menampung pasen baik untuk covid dan noncovid, penanganan pasen noncovid-19 pun jangan diremehkan,” pungkasnya.(sani/png)