BERITA-JABAR.COM (03/08/2021): Sebelum dilakukan perpanjangan PPKM level 4, secara daring Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) RI, Luhut Binsar Pandjaitan memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi PPKM Jawa Bali, Sabtu (31/07/21). Kegiatan ini dilakukan untuk mereview sejauhmana efektivitas PPKM level 4.
Luhut dalam paparannya mengapresiasi beberapa daerah, termasuk Kabupaten Ciamis yang sudah melakukan inovasi dan sinergitas secara baik.
Menurut Luhut, atas usulan Pemkab Ciamis ASN di wilayah Kabupaten Ciamis memberikan sumbangan kepada masyarakat sehingga paling tidak dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak PPKM level 4.
“Juga telah dibentuknya tempat isolasi terpadu di tingkat kecamatan untuk memenuhi kebutuhan isolasi masyarakat yang tidak memiliki tempat isolasi yang layak,” jelas Luhut.
Lebih lanjut Luhut mengatakan mobilitas mengalami peningkatan di minggu terakhir. Luhut mengatakan langkah penyekatan dan penebalan PPKM masih diperlukan untuk menahan mobilitas.
“Saya minta penegakan PPKM level 3 dan 4 ini dilakukan secara tegas bagi yang melanggar dikenakan sanksi,” katanya.
Penyaluran bansos, ujar Luhut, harus terus digencarkan baik dari pusat maupun daerah untuk membantu masyarakat miskin, pekerja harian, dan PKL yang terkena dampak PPKM ini.
Menko Marves juga mengatakan bahwa penindakan harus humanis namun tegas dalam menegakan sanksi.
“Dengan langkah-langkah ini, Minggu depan InsyaAllah akan membaik,” ucapnya.
Luhut meminta pemerintah daerah, TNI, Polri untuk terus melaksanakan penegakan aturan guna menurunkan level PPKM di daerah.
Menko Luhut juga meminta daerah segera me-refocusing anggaran penanganan Covid-19 dengan memfokuskan pada pemberian bansos kepada masyarakat dan peningkatan kapasitas kesehatan untuk penanganan Covid-19.
“Ke depan kita akan menerapkan 5M + 3T + vaksinasi yang tinggi di tujuh aglomerasi dan Provinsi Bali serta berharap Pemda, TNI, Polri bekerja keras untuk mengendalikan pandemi Covid-19,” imbuhnya.
Sementara itu Mendagri Tito Karnavian mengatakan kunci penanganan adalah eksekusi lapangan secara sinergis. Apabila sinergi baik maka hasilnya akan baik pula.
“Saat ini masih terjadi mobilitas dan kerumunan dan pelanggaran prokes yang lainnya,” imbuhnya.
Mendagri mengatakan kuncinya kekompakan, kreativitas dan inovasi, banyak daerah yang turun karena banyak melakukan langkah inovatif.
Untuk mencegah penularan, Mendagri meminta untuk menambah tempat tidur, memperbanyak pusat isoman terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki tempat isoman yang layak di rumahnya.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, melaporkan penyaluran Bansos yang dilakukan Jawa Barat berjalan secara baik.
Sekda Jabar juga mengatakan perkembangan kasus aktif cenderung menurun, saat ini tren peningkatan beralih ke Priangan Barat.
“Sejauh ini ada kecenderungan menurun, termasuk pada angka kematian,” ujarnya.
“Terkait pelanggaran sebanyak 24.624 pelanggaran, 90 persen administratif dan 10 persen untuk pidana,” jelasnya.
Untuk ketersediaan vaksin, Setiawan mengatakan saat ini tersedia 10.976.800 dosis, masih kekurangan untuk vaksin pertama.
“Mudah-mudahan tidak terjadi keterlambatan dalam upaya percepatan vaksinasi sesuai target Presiden bulan Desember 2021,” ucapnya.
Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan ada hal yang perlu dilakukan pada setiap pengguna moda transportasi.
“Mereka harus memiliki vaksin, PCR atau antigen serta surat perjalanan untuk yang melakukan empat jam perjalanan,” jelasnya.
Menhub menginformasikan saat ini terjadi penurunan mobilitas pada pesawat dan angkutan darat.
Dari kegiatan rakor tersebut ada beberapa catatan yang berhubungan dengan PPKM, yakni pelanggaran berupa pemalsuan dokumen di kalangan masyarakat untuk memudahkan mobulitas mereka masih terjadi. Selain itu mobiltas warga lokal masih cukup tinggi karena meskipun ada penyekatan jalan tapi mereka menggunakan jalan-jalan tikus yang sulit dikontrol.(raehan p/ desi-png)