BERITA-JABAR.COM – DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan dukungan terhadap program percepatan pemekaran daerah otonomi baru di wilayah tersebut. Hal ini mengingat bahwa alokasi dana dari pemerintah pusat lebih diprioritaskan pada jumlah kabupaten/kota, bukan jumlah penduduk, dalam menentukan anggaran.
Pendapat tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Buky Wibawa, M.Si, ketika menerima Forum Komunikasi Desain Penataan Daerah (Forkodetada) Jawa Barat di Gedung DPRD, Kota Bandung, pada Selasa (26/11).
Buky menjelaskan bahwa program pemekaran daerah otonomi baru (CDOB) membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, karena usulan pemekaran ini sudah diajukan ke Kemendagri sejak lama, namun hingga kini belum ada tindak lanjut akibat masih diberlakukannya moratorium.
Menurut Buky, meskipun Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia, sekitar 50 juta jiwa, jumlah kabupaten/kotanya masih lebih sedikit dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk lebih rendah. Hal ini berdampak pada keuangan pusat dan daerah, karena dana yang diterima daerah ditentukan oleh jumlah kabupaten/kota, bukan jumlah penduduk.
Buky menambahkan bahwa pemekaran daerah sangat penting untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Dia mengimbau agar semua pihak bersatu, baik dalam hal politik maupun administrasi, agar kebutuhan terkait pemekaran di Jawa Barat dapat diprioritaskan oleh pemerintah pusat.
Untuk itu, komunikasi dengan pihak-pihak terkait akan terus dilakukan, namun perlu adanya penguatan koordinasi di antara tokoh-tokoh Jawa Barat, DPR RI, dan DPD RI dari dapil Jawa Barat, guna memastikan keberhasilan program pemekaran ini. Buky menekankan bahwa keterlibatan semua pihak sangat penting untuk mewujudkan tujuan tersebut.(ask/png)