BERITA-JABAR.COM – Bupati Bandung, Dadang Supriatna, kembali menegaskan komitmennya dalam menjalankan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Republik Indonesia. Program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat ini terus menunjukkan progres signifikan di Kabupaten Bandung.
Kang DS menjelaskan, pemerintah daerah telah menargetkan pembangunan 361 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten Bandung. Namun, karena keterbatasan anggaran dan teknis, proses pembangunan tidak bisa dilakukan secara serentak. “Pembangunan dilakukan bertahap. Selain pemerintah, kami juga menggandeng mitra strategis dan pihak swasta untuk mempercepat realisasinya,” terang Bupati Bandung.
Dari jumlah total tersebut, 147 titik SPPG sudah mulai beroperasi, sementara sekitar 200 titik lainnya sedang dalam tahap persiapan. Ia meyakini, jika berjalan optimal, program MBG akan menjadi jawaban atas sejumlah persoalan mendasar, terutama kasus stunting yang masih menghantui generasi muda. Melalui MBG, kata Kang DS, pemberian nutrisi kepada anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui dapat dilakukan secara lebih terarah, rutin, dan berkelanjutan.
Meski begitu, ia mengakui program baru ini belum sepenuhnya dipahami masyarakat. “Masih ada keraguan di lapangan, padahal di banyak negara lain program serupa sudah lama diterapkan. MBG sebenarnya hadir bukan hanya untuk memberi asupan gizi, tapi juga untuk membangun generasi yang sehat, pintar, sekaligus menekan angka kemiskinan ekstrem,” tegasnya.
Dengan jumlah penduduk Kabupaten Bandung mencapai 3,8 juta jiwa, target penerima manfaat MBG diperkirakan mencapai 1,263 juta orang. Sasaran tersebut meliputi anak usia TK/PAUD hingga SMA, para santri, ibu hamil, serta ibu menyusui. Namun, Kang DS menegaskan bahwa angka tersebut bisa berubah sesuai perkembangan demografi, sehingga distribusi dilakukan berbasis wilayah melalui kecamatan. Implementasi teknisnya pun melibatkan perangkat daerah lintas sektor, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga DP2KBP3A.
Menyangkut kualitas dan keamanan pangan, Kang DS menekankan bahwa setiap dapur SPPG wajib mengantongi sertifikat laik hygiene dari Dinas Kesehatan sebelum melayani masyarakat. Untuk memperkuat pengawasan, pemerintah daerah juga membentuk Satgas MBG yang melibatkan seluruh OPD. “Saya minta Dinkes mempercepat proses sertifikasi. Semua harus sesuai standar, mulai dari kondisi bangunan, peralatan, sistem limbah, air bersih, hingga penyajian makanan. Tenaga kerja juga harus kompeten: ada ahli gizi, akuntan, dan pengawas. Semua harus patuh SOP dari hulu hingga hilir,” paparnya.
Ia menambahkan, kepatuhan terhadap standar operasional tersebut bukan hanya soal kualitas pelayanan, tapi juga pencegahan risiko. “Kalau disiplin, potensi terjadinya keracunan makanan bisa dihindari. Bahkan, bila program berjalan maksimal, perputaran ekonomi dari MBG di Kabupaten Bandung bisa menembus Rp5 miliar per hari,” jelas Kang DS optimistis.
Lebih jauh, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari RT, RW, kepala sekolah, hingga tokoh masyarakat, untuk bersama-sama mengedukasi dan menyosialisasikan MBG. Dengan pemahaman yang baik, Kang DS yakin keraguan yang masih ada akan perlahan hilang.
Menutup penjelasannya, ia kembali menegaskan bahwa Pemkab Bandung berkomitmen penuh mengawal MBG seiring dengan penguatan program lain seperti Sekolah Rakyat. Menurutnya, langkah ini penting demi mencetak generasi unggul menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.(gifa/png)