BERITA-JABAR.COM – Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (FH Unisba) terus menguatkan kiprahnya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang aktif mendukung pembangunan hukum dan tata kelola pemerintahan daerah.
Salah satu langkah konkret tersebut diwujudkan melalui kegiatan audiensi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat yang digelar pada Kamis (15/1) di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat.
Audiensi dipimpin oleh Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum FH Unisba, Prof. Dr. H. Nandang Sambas, S.H., M.H. Kegiatan ini bertujuan membuka peluang kerja sama kelembagaan antara dunia akademik dengan lembaga legislatif serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam upaya penguatan kapasitas institusi dan pengembangan sumber daya manusia.
Pertemuan tersebut diterima oleh Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh H. M. Sidkon Djampi, S.H., M.M., Anggota Komisi I dari Fraksi PKB yang juga merupakan alumni Fakultas Hukum Unisba.
Dalam audiensi tersebut, FH Unisba hadir bersama jajaran pimpinan dan pengelola program studi. Turut hadir Wakil Dekan II FH Unisba Jejen Hendar, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Dr. Sri Ratna Suminar, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Dr. Arif Firmansyah, S.H., M.H., Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Dr. Diana Wiyanti, S.H., M.H., serta Agung Pratama, S.Pd. selaku staf Program Studi Magister Ilmu Hukum.
Audiensi juga dihadiri perwakilan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai pihak undangan yang terkait dengan rencana kerja sama tersebut.
Pembahasan utama dalam pertemuan ini mencakup berbagai peluang kolaborasi strategis, di antaranya peningkatan kompetensi aparatur di lingkungan DPRD dan Sekretariat DPRD, serta pengembangan sumber daya manusia Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui program pendidikan lanjutan pada jenjang magister dan doktor.
Selain itu, turut dibahas penguatan kapasitas SDM melalui kegiatan pelatihan, seminar, dan kajian hukum yang melibatkan akademisi Fakultas Hukum Unisba.
Agenda penting lainnya adalah peluang penyelenggaraan program magang mahasiswa FH Unisba di lingkungan DPRD Provinsi Jawa Barat maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tidak hanya itu, kerja sama riset dan kajian hukum juga menjadi fokus pembahasan guna mendukung fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD, sekaligus memperkuat perumusan kebijakan hukum daerah.
Audiensi berlangsung dalam suasana terbuka, dialogis, dan konstruktif. Seluruh pihak menyambut positif rencana kerja sama yang diusulkan serta sepakat bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga pemerintahan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hukum dan tata kelola pemerintahan daerah.
Sebagai tindak lanjut, direncanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara FH Unisba, DPRD Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai dasar pelaksanaan kerja sama yang konkret dan berkelanjutan.
Kegiatan audiensi ini menjadi langkah awal yang penting dalam mempererat hubungan kelembagaan antara FH Unisba dengan DPRD Provinsi Jawa Barat serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan Jawa Barat yang berkeadaban, berkeadilan, dan memiliki kesadaran hukum yang kuat melalui sinergi akademisi, legislatif, dan eksekutif. (gifa/png)