BERITA-JABAR.COM: Sebanyak 527.456 rumah tangga di Jawa Barat akan menjadi sampel dalam Sensus Penduduk (SP) 2020 Lanjutan yang akan berlangsung Mei-Juni 2022 mendatang . Kepala Badan Pusat Statisik (BPS) Provinsi Jawa Barat Dyah Anugrah Kuswardani mengatakan, SP2020 Lanjutan merupakan rangkaian dari agenda besar Sensus Penduduk 2020 di Indonesia
“SP2020 Lanjutan yang akan menghasilkan karakteristik penduduk dan perumahan, serta parameter demografi yang lebih lengkap, mencakup fertilitas, mortalitas, dan mobilitas,” kata Dyah, dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Sensus Penduduk 2020 (SP2020), di Hotel Papandayan, Jumat, (18/03/2022)
Menurut Dyah, misi besar SP2020 lanjutan merupakan benchmark indikator kependudukan Indonesia; potret demografi Indonesia setelah melewati gelombang ke-2 pandemi Covid-19; evaluasi capaian pembangunan di bidang kependudukan pada SDGs dan RPJMD, serta dasar penentuan kebijakan pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
“Dalam mencapai misi besar ini, BPS Jawa Barat akan menurunkan 6.501 petugas yang akan menyasar sampel sebanyak 527.456 rumah tangga,” kata Dyah.
“Data yang sudah dikumpulkan tidak akan bermakna jika tidak dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan dan dasar pengambilan kebijakan,” imbuhnya.
Dyah mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat untuk berpartisipasi dalam Sensus Penduduk 2020 lanjutan, guna menghasilkan data yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan sebagai pijakan dalam perencanaan program.
Sensus Penduduk 2020 mencatat penduduk Jawa Barat pada bulan September 2020 sebanyak 48,27 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Jawa Barat terus mengalami peningkatan.
Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010, jumlah penduduk Jawa Barat mengalami penambahan sekitar 5,2 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 0,44 juta setiap tahun.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rd Dewi Sartika memberikan apresiasi kegiatan Rakor dan Sosialisasi SP2020 yang hasilnya dipastikan sangat bermanfaat untuk menentukan arah kebijakan pemerintah daerah.
“Dengan sensus kita akan tahu data-data yang ada dilapangan, untuk nantinya kita membuat kebijakan sesuai kebutuhan di lapangan,” katanya.
Menurut Dewi, Pemprov Jabar menginginkan data kependudukan Jawa Barat dapat segera diperoleh se-update mungkin, sehingga akan memberikan kemudahan dalam memetakan persoalan yang timbul dengan bentuk solusi yang dihadirkan.
“Sensus penduduk dilakukan 10 tahun sekali, dan dengan saat ini akan banyak perubahan dan kebijakan yang dihasilkan dari sensus tahun 2020 lalu,” ujarnya.
“Nah ini merupakan sensus penduduk lanjutan dari sensus 2020 yang harus terhenti karena pandemi Covid-19,” imbuhnya.
Dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi (SP2020), sejumlah pembicara memberikan berbagai materi, diantaranya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Nina Susana Dewi yang menyampaikan materi terkait pemanfaatan data mortalitas di bidang kesehatan.
“Data kelahiran dan kematian penting keberadaannya dalam pelaksanaan program kesehatan. Untuk itu, berbagai regulasi dan program intervensi digulirkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujarnya.
“Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, nantinya berbagai regulasi dan program intervensi digulirkan,” tambahnya.
Sedangkan pemateri lain yaitu Dr. Drs. Wahidin, M.Kes, menjelaskan terkait pemanfaatan parameter demografi dalam program pembangunan kependudukan dan keluarga berencana. (prn/sani/png)